Bangkok – Menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha membuat keputusan strategis yang menjadi sorotan banyak pihak. Ia menyetujui rencana pembelian kapal selam dari Cina, sebuah langkah besar dalam modernisasi angkatan laut Thailand sekaligus tanda perubahan kebijakan pertahanan negara tersebut.
Keputusan ini diambil beberapa minggu sebelum Prayut lengser dari posisinya, yang memicu beragam spekulasi tentang dampak politik dan strategisnya di kawasan Asia Tenggara.
Modernisasi Angkatan Laut: Prioritas Utama
Pembelian kapal selam ini menjadi bagian dari upaya Thailand untuk memperkuat kemampuan militernya di tengah meningkatnya ketegangan regional, terutama di Laut China Selatan dan perairan sekitar Semenanjung Malaya. Kapal selam dianggap sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan pengawasan dan pertahanan wilayah laut negara tersebut.
Dalam konferensi pers, Jenderal Prayut menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya soal kekuatan militer semata, tapi juga sebagai bagian dari kebijakan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
“Thailand harus siap menghadapi tantangan di masa depan. Kapal selam ini akan menjadi tulang punggung pertahanan kita di laut,” ujarnya.
Pilihan Cina sebagai Mitra Strategis
Pemilihan kapal selam dari Cina juga mencerminkan semakin eratnya hubungan militer dan diplomatik antara Thailand dan Beijing. Cina, sebagai salah satu produsen kapal selam terkemuka di dunia, menawarkan teknologi yang kompetitif dengan harga yang relatif terjangkau.
Meski begitu, keputusan ini mendapat sorotan dari beberapa analis yang mengingatkan soal kemungkinan konsekuensi geopolitik, terutama dalam konteks persaingan antara Amerika Serikat dan Cina di Asia Tenggara.
Reaksi dan Dampak Politik
Langkah ini juga dinilai berani mengingat Prayut sedang dalam masa transisi menjelang lengser dari jabatan Menteri Pertahanan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah persetujuan pembelian kapal selam ini merupakan bagian dari warisan kebijakan yang ingin ia tinggalkan.
Di kalangan parlemen dan publik, ada suara yang mendukung langkah tersebut sebagai langkah maju untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun, ada pula yang khawatir soal dampak hubungan Thailand dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Thailand dalam bidang militer.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Setelah Prayut lengser, tanggung jawab melanjutkan proses pembelian dan integrasi kapal selam ini akan berada di tangan Menteri Pertahanan baru. Proyek besar ini membutuhkan pengelolaan yang matang, baik dari sisi teknis, finansial, maupun diplomatik.
Sementara itu, para pengamat berharap keputusan ini bisa menjadi momentum bagi Thailand untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa harus terjebak dalam persaingan besar negara-negara adikuasa.