Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan tertutup dengan sebelas purnawirawan jenderal TNI dan Polri di Jakarta, Sabtu (26/10). Pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh diskusi, membahas arah reformasi institusi kepolisian yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam itu, Mahfud didampingi sejumlah staf ahli dan pejabat kementerian. Sementara dari pihak purnawirawan hadir antara lain mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, serta beberapa mantan perwira tinggi yang dikenal aktif memberikan masukan terhadap isu penegakan hukum dan reformasi kelembagaan.
Fokus pada Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Mahfud mengatakan, pertemuan ini merupakan forum silaturahmi dan konsultasi kebangsaan, bukan rapat resmi. Namun, isinya sangat substantif: membahas perlunya langkah konkret untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalitas Polri.
“Para senior memberi banyak masukan agar reformasi Polri tidak berhenti pada tataran slogan. Kita bicara soal pembenahan sistem pengawasan, manajemen karier, hingga pola rekrutmen yang lebih transparan,” ujar Mahfud usai pertemuan.
Ia menambahkan, pemerintah terbuka terhadap pandangan para purnawirawan karena mereka memiliki pengalaman panjang dalam membangun disiplin dan kultur di institusi penegak hukum.
Masukan dari Para Purnawirawan
Salah satu purnawirawan yang hadir mengatakan, pembenahan Polri harus dimulai dari hal yang paling mendasar: mentalitas pelayanan publik.
Menurutnya, Polri perlu kembali menegaskan jati diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar aparat penegak hukum.
“Kami mendorong agar reformasi Polri benar-benar menyentuh akar masalah. Jangan sampai citra polisi terus menurun hanya karena perilaku oknum. Institusi besar ini harus dikembalikan pada marwahnya,” ujarnya.
Masukan lain yang mengemuka adalah pentingnya memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Beberapa purnawirawan mengusulkan pembentukan lembaga independen yang bisa menilai kinerja Polri secara objektif, sekaligus memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat sipil.
Reformasi Polri: Agenda Lama yang Diperbarui
Isu reformasi Polri bukan hal baru, namun kembali mencuat setelah serangkaian kasus besar yang menyorot integritas dan transparansi kepolisian. Mahfud MD sebelumnya menyebut, reformasi Polri harus berlanjut seiring dinamika zaman.
Ia menilai, tantangan utama kepolisian saat ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pemulihan kepercayaan publik. Dalam konteks itu, masukan dari kalangan purnawirawan menjadi penting sebagai panduan moral dan institusional.
“Reformasi Polri tidak bisa dikerjakan hanya oleh internal Polri. Butuh pandangan dari luar, terutama dari orang-orang yang dulu ikut membangun institusi ini,” kata Mahfud.
Langkah Lanjutan
Menko Polhukam berjanji akan menyampaikan seluruh masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari laporan periodik bidang keamanan dan hukum. Ia juga berencana membentuk tim kecil lintas instansi untuk merumuskan langkah-langkah strategis pembenahan Polri dalam enam bulan ke depan.
Sementara itu, para purnawirawan menyatakan siap memberikan dukungan dalam bentuk naskah kebijakan atau rekomendasi resmi bila dibutuhkan.
